Materi Hukum Jaminan

Mata Kuliah    : Hukum Jaminan

Pengampu      : Bp. Suharto

Dosen Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

---

Pertemuan Ke -1

Ø  Kontrak perkuliahan selama satu semester

Ø  Buku ajar

---

Pertemuan Ke – II

Ø  Pengaturan jaminan : Pasal 1131 KUHPerdata.

Ø  Fungsi jaminan adalah untuk memberikan kepercayaan kepada kreditur.

Ø  Sifat  jaminan ada dua, yakni : Bersifat umum, dan bersifat khusus.

Ø  Jaminan yang bersifat khusus yaitu, barang (benda) atau orang yang khusus diberikan kepada kreditur oleh debitur, yang ditujukan untuk memberikan kepercayaan.

Ø  Dalam jaminan khusus, ada perlindungan secara maksimal.

Ø  Jaminan khusus terdiri dari, 1. Perjanjian utang piutang, 2. Perjanjian jaminan hak, yang terbagi menjadi hak gadai dan hak tanggungan.

Ø  Jaminan umum adalah jaminan yang didalamnya tidak terdapat barang atau orang yang diberikan secara khusus kepada kreditur.

Ø  Asas Paretas Creditorium atau Asas Keseimbangan, yaitu “Apabila harta yang dimiliki oleh debitur tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, maka kreditur akan disebut sebagai kreditur konkuren atau kreditur yang berebut-rebutan”

Ø  Pengecualian dari asas Paretas Creditorium yaitu apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Dan yang dapat dijadikan perkecualian atas hak tersebut adalah:            1. Pemegang gadai, 2. Pemegang Hak Tanggungan, 3. Pemegang hak privilege

            Mereka tidak dimasukkan seagai kreditur konkuren, melainkan kreditur preveren dan akan didahulukan atas pembagian pembayaran hutang piutang.

Ø  Pengertian kreditur preveren adalah kreditur yang kedudukannya lebih didahulukan pada saat pelunasan pembayaran hutang piutang, karena mempunyai alasan-alasan yang sah, dan termasuk dalam pemegang hak tertentu.

Ø  Hak hipotik sekarang telah dihapuskan, dan digantikan dengan Hak Tanggungan. Namun, penggunaan kata “Hak hipotik” tetap digunakan untuk kapal yang berukuran lebih dari atau sama dengan 20 m³.

Ø  Apabila dalam sebuah perjanjian hutang-piutang, terdapat seorang debitur yang berhutang pada 3 orang dengan hak gadai, hak hipotik, dan hak privilege atau hak istimewa, maka yang memiliki hak gadai dan hak hipotik mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari hak privilege, kecuali Undang-Undang mengatur sebaliknya, contohnya dalam kasus Upah buruh yang belum dibayarkan karena di PHK, yang sudah in kracht di pengadilan.

2’